Jakarta | Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan perlawanan yang diajukan pihak terdakwa Roy Suryo tidak dapat diterima. Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati dalam persidangan pada Senin, 19 Oktober 2026. Dengan demikian, langkah pihak Roy Suryo untuk menghentikan proses perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo tidak berhasil pada tahap ini. Perkara tersebut akan berlanjut sesuai tahapan hukum yang berlaku.
Putusan tidak dapat diterimanya perlawanan berarti majelis tidak mengabulkan upaya hukum yang diajukan pihak terdakwa untuk mempersoalkan kelanjutan perkara. Namun, keputusan atas perlawanan itu bukan putusan mengenai pokok perkara. Karena itu, putusan tersebut tidak menyatakan Roy Suryo bersalah ataupun tidak bersalah atas dugaan yang menjadi dasar perkara. Penilaian terhadap bukti dan unsur tindak pidana, apabila perkara diperiksa lebih lanjut, merupakan hal berbeda dari pertimbangan hakim dalam menilai perlawanan tersebut.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dalam polemik mengenai ijazah Joko Widodo. Dengan ditolaknya upaya untuk menghentikan proses, tahapan penanganan perkara dapat diteruskan melalui mekanisme persidangan berikutnya. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada agenda dan proses yang ditetapkan pengadilan. Pihak-pihak terkait tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keterangan serta langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk saat ini, putusan majelis hanya menjawab permohonan perlawanan yang diajukan, bukan menentukan hasil akhir perkara. Publikasi mengenai perkara tersebut perlu membedakan keputusan prosedural ini dari putusan akhir, agar tidak menimbulkan anggapan bahwa hakim telah menetapkan kesalahan atau membebaskan terdakwa.
Ditolaknya perlawanan Roy Suryo membuat pemeriksaan perkara dugaan pencemaran nama baik tetap berjalan. Majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa tersebut. Dengan demikian, putusan atas perlawanan tidak mengakhiri proses hukum maupun menggugurkan agenda persidangan yang telah ditetapkan. Perkara tetap berada dalam tahap pemeriksaan di pengadilan dan akan bergerak ke tahapan berikutnya sesuai prosedur.
Dalam pokok pertimbangannya, majelis menyatakan bahwa perlawanan terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak, sehingga penuntut umum harus meneruskan pemeriksaan perkara. Makna arahan hakim tersebut adalah jaksa diminta melanjutkan penanganan perkara di persidangan, bukan menghentikannya akibat adanya keberatan dari pihak terdakwa. Penegasan ini juga memastikan bahwa substansi dakwaan belum dinilai tuntas melalui putusan atas perlawanan. Persoalan yang diajukan dalam keberatan berbeda dari penilaian terhadap bukti dan pokok perkara, yang masih harus diperiksa dalam persidangan lanjutan.
Konsekuensi praktisnya, persidangan akan berlanjut menuju tahap pembuktian. Pada tahap itu, jaksa dapat mengajukan bukti dan menghadirkan saksi untuk mendukung dakwaan, sementara pihak terdakwa memperoleh kesempatan menanggapi serta menyampaikan pembelaan melalui mekanisme yang tersedia. Hakim kemudian akan menilai bahan yang diajukan kedua pihak sebelum mengambil keputusan mengenai perkara. Tahap pembuktian menjadi bagian penting karena fakta yang dipersoalkan harus diuji secara terbuka di hadapan majelis, bukan diasumsikan hanya dari hasil pemeriksaan atas perlawanan.
Keputusan ini belum menyatakan Roy Suryo bersalah ataupun tidak bersalah. Status dan tanggung jawab pidana terdakwa baru dapat ditentukan setelah rangkaian pemeriksaan pokok perkara diselesaikan dan majelis mempertimbangkan seluruh bukti serta keterangan. Karena itu, penolakan perlawanan lebih tepat dipahami sebagai keputusan prosedural yang membuka jalan bagi kelanjutan sidang. Jaksa kini berkewajiban mengikuti arahan majelis dan meneruskan pemeriksaan, sedangkan terdakwa tetap dapat menggunakan hak-haknya selama proses berlangsung. Jadwal dan agenda berikutnya akan ditentukan dalam persidangan, termasuk pelaksanaan pemeriksaan saksi maupun alat bukti yang diajukan para pihak. Dengan perkara yang berlanjut, perhatian persidangan beralih dari keberatan prosedural kepada pengujian materi dakwaan, dengan tetap mengacu pada proses hukum yang berlaku.Selain menolak perlawanan Roy Suryo, sidang juga menetapkan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir dibacakan. Artinya, aspek biaya tersebut belum ditentukan sebagai beban yang harus dibayar sekarang, melainkan menunggu penetapan dalam putusan akhir. Ketentuan ini menjadi bagian dari keputusan yang disampaikan dalam persidangan, tetapi tidak mengubah keterangan bahwa perkara dugaan pencemaran nama baik masih berjalan. Karena putusan akhir belum dibacakan, informasi mengenai biaya perkara juga belum menjadi hasil final. Pembaca perlu membedakan penetapan sementara mengenai penundaan biaya dari keputusan akhir atas perkara. Keduanya memiliki cakupan berbeda: yang pertama menyangkut waktu penetapan biaya, sedangkan yang kedua akan memuat hasil pemeriksaan perkara ketika waktunya tiba.
Penundaan biaya perkara tersebut berkaitan dengan status proses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perkara masih berada dalam penanganan pengadilan itu, sehingga penetapan biaya akhir menunggu hingga putusan akhir dibacakan. Dengan demikian, ketetapan mengenai biaya tidak dapat dipahami sebagai tanda bahwa seluruh perkara telah selesai atau bahwa hasil akhirnya sudah diketahui. Informasi yang tersedia hanya menjelaskan bahwa biaya belum ditetapkan sekarang dan akan mengikuti putusan akhir. Sampai saat itu, proses perkara tetap berlanjut di PN Jakarta Timur. Keterangan ini juga tidak menyatakan berapa jumlah biaya yang nantinya dibebankan, siapa yang akan menanggungnya, atau bagaimana pertimbangan pengadilan dalam menentukan hal tersebut. Rincian itu belum disampaikan dalam ketetapan yang diberitakan.
Bagi pihak yang mengikuti perkembangan perkara, poin tersebut memberi gambaran terbatas tetapi penting mengenai posisi sidang saat ini. Penolakan terhadap perlawanan dan penangguhan biaya perkara merupakan dua ketetapan yang telah disebutkan, sementara perkara dugaan pencemaran nama baik belum mencapai putusan akhir. Karena itu, perkembangan selanjutnya tetap bergantung pada proses yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanpa perlu menarik kesimpulan lebih jauh mengenai hasilnya. Penundaan biaya hanya menjelaskan bahwa penetapan terkait biaya menunggu pembacaan putusan akhir; hal itu sendiri tidak menunjukkan arah putusan. Hingga putusan tersebut dibacakan, status perkara tetap berjalan, dan informasi mengenai biaya akhir maupun hasil perkara belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan ini.
Dalam sidang perdana perkara dugaan pencemaran nama baik yang digelar pada Kamis, 17 September 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jaksa menyampaikan uraian dakwaan terhadap Roy Suryo. Perkara tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Presiden RI ketujuh, Joko Widodo. Dalam dakwaan, jaksa mengaitkan pernyataan Roy Suryo mengenai isu tersebut dengan dugaan serangan terhadap kehormatan atau nama baik Jokowi. Uraian itu menjadi dasar bagi perkara yang tetap berlanjut setelah perlawanan atau keberatan yang diajukan Roy Suryo ditolak.
Menurut dakwaan yang dikutip dalam sumber, Roy Suryo dituduh menyerang kehormatan atau nama baik Jokowi melalui sarana teknologi informasi. Jaksa menyatakan bahwa serangan itu dilakukan dengan menuduhkan suatu hal yang dimaksudkan agar diketahui umum. Dengan demikian, inti tuduhan yang dipaparkan bukan sekadar adanya pernyataan mengenai polemik ijazah, melainkan dugaan bahwa pernyataan tersebut disebarkan kepada publik dan memenuhi unsur yang dipersoalkan dalam perkara. Jaksa juga menyebut bahwa hal yang dituduhkan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Lebih jauh, jaksa menyatakan bahwa tuduhan tersebut bertentangan dengan hal yang diketahui Roy Suryo. Pernyataan itu merupakan bagian dari konstruksi dakwaan yang dibacakan di persidangan, bukan kesimpulan pengadilan mengenai fakta yang telah terbukti. Pada tahap ini, dakwaan memuat versi dan tuduhan jaksa yang selanjutnya akan diuji melalui proses hukum, termasuk pemeriksaan bukti serta keterangan para pihak. Karena itu, uraian mengenai dugaan serangan terhadap nama baik, penyebaran melalui teknologi informasi, dan soal pembuktian harus dipahami sebagai klaim penuntut umum.
Baca juga: Polisi Diminta Bongkar Dugaan Bank Gelap, Nama PNS Dinsos Tuban Masuk Aduan Warga | Api Belum Usai Perjuangan Berlanjut, Satgas Irigasi Lanud Sjamsudin Noor Terus Perkuat Upaya Padamkan Karhutla Kalsel Optimalkan Air Hingga Dinginkan Lahan Gambut | Rp5 Juta Jadi Pintu Masuk Mengurai Perkara: Dedy Luqman Hakim Soroti Bukti, Aliran Uang, dan Niat Para Pihak
