JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa dalam perkara korupsi klaim fiktif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta. Putusan tersebut menetapkan hukuman pidana penjara yang berbeda-beda, dengan rentang tiga hingga tujuh tahun. Perkara ini dinilai menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp24.548.667.498 atau sekitar Rp24,5 miliar.
Amar putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim I Wayan Yasa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Oktober. Dalam pembacaan tersebut, majelis menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Kesimpulan itu didasarkan pada dakwaan primer yang diajukan penuntut umum.
Perkara ini berkaitan dengan pengajuan dan pencairan klaim JKK yang tidak didukung peristiwa kecelakaan kerja sebagaimana dipersyaratkan. Klaim-klaim tersebut diproses melalui rangkaian tindakan yang melibatkan para terdakwa, sehingga dana jaminan dapat dicairkan secara tidak semestinya. Majelis hakim mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa, rangkaian perbuatan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap pengelolaan dana dan keuangan negara.
Vonis tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan mekanisme klaim dalam program jaminan sosial tidak hanya merugikan institusi pengelola, tetapi juga berpotensi mengurangi hak peserta yang semestinya menerima perlindungan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Nilai kerugian yang mencapai puluhan miliar rupiah menjadi salah satu aspek penting dalam perkara ini. Putusan pengadilan juga menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berulang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan tindak pidana korupsi.
Renu Arinta Shani menjadi terdakwa yang menerima hukuman paling berat dalam perkara korupsi klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun setelah mempertimbangkan rangkaian perbuatan dan peran Renu dalam perkara tersebut. Putusan ini menjadi hukuman tertinggi dibandingkan vonis yang dijatuhkan kepada dua terdakwa lainnya.
Dalam perkara ini, Renu disebut pernah menjabat sebagai kepala sumber daya manusia (HRD) pada sebuah perusahaan swasta. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Direktur PT Empat Enam Sejahtera. Kedudukan tersebut menjadi bagian dari uraian mengenai keterlibatan Renu dalam perkara klaim JKK yang merugikan keuangan negara. Majelis hakim menilai perbuatannya memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.
Selain hukuman penjara, Renu diwajibkan membayar denda sebesar Rp600 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, hukuman itu akan diganti dengan pidana subsider selama 150 hari. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari sanksi pidana yang harus dijalani berdasarkan putusan majelis hakim.
Renu juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp16.336.010.717 atau sekitar Rp16 miliar. Pembayaran uang pengganti ditujukan untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat perkara tersebut. Majelis hakim menetapkan bahwa apabila kewajiban itu tidak dipenuhi, Renu harus menjalani hukuman pengganti selama tiga tahun kurungan. Dengan demikian, putusan terhadap Renu tidak hanya mencakup pidana penjara dan denda, tetapi juga tanggung jawab finansial yang nilainya mencapai belasan miliar rupiah. Rincian sanksi tersebut menunjukkan bahwa pengadilan memberikan konsekuensi yang berlapis, yakni hukuman badan, denda, serta kewajiban pengembalian kerugian negara.
Selain terdakwa utama yang dijatuhi hukuman lebih berat, majelis hakim juga menjatuhkan vonis kepada Sri Listiani dan Sayoko Adi Nugroho. Keduanya dinilai memiliki peran dalam rangkaian perkara korupsi klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, meskipun posisi dan tingkat keterlibatannya berbeda. Putusan tersebut mempertimbangkan tugas masing-masing terdakwa ketika masih bekerja sebagai karyawan atau staf pada bagian verifikasi klaim.
Sri Listiani divonis empat tahun penjara. Ia juga dikenai denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, hukuman tersebut diganti dengan 140 hari kurungan. Selain pidana pokok dan denda, Sri diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp5.935.093.900 atau sekitar Rp5,9 miliar. Nilai itu akan dikurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan atau disetorkan sesuai perhitungan dalam perkara.
Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam batas waktu yang ditentukan, Sri Listiani menghadapi hukuman pengganti berupa dua tahun kurungan. Ketentuan ini menjadi bagian penting dari putusan karena mengatur pemulihan kerugian keuangan yang timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, tanggung jawab Sri tidak hanya berupa pemenjaraan, tetapi juga kewajiban finansial berdasarkan nilai kerugian yang dibebankan kepadanya.
Sementara itu, Sayoko Adi Nugroho dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp500 juta, yang dapat diganti dengan 140 hari kurungan apabila tidak dibayar. Hukuman Sayoko lebih ringan dibandingkan Sri Listiani, sejalan dengan penilaian terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam proses verifikasi klaim.
Sayoko turut diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.633.963.361. Jumlah tersebut juga diperhitungkan setelah dikurangi pengembalian uang yang telah disetorkan. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, ia dapat menjalani hukuman pengganti selama satu tahun kurungan. Vonis terhadap kedua terdakwa menunjukkan bahwa pengadilan membedakan sanksi berdasarkan peran, besaran kewajiban pengganti, serta kontribusi masing-masing dalam perkara klaim JKK tersebut.
Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan perbuatan para terdakwa, dampaknya, serta sikap mereka selama proses persidangan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk menentukan pidana yang dinilai sepadan dengan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa dalam perkara korupsi klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan.
Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa dinilai bertentangan dengan upaya negara dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut juga dipandang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BP Jamsostek sebagai lembaga yang menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja. Kepercayaan publik menjadi aspek penting karena pengelolaan program jaminan sosial berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, majelis hakim turut memperhatikan sejumlah keadaan yang meringankan. Para terdakwa dinilai berterus terang selama persidangan sehingga membantu proses pemeriksaan perkara. Mereka juga bersikap sopan di hadapan persidangan dan memiliki tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing. Faktor-faktor tersebut tidak menghapus kesalahan pidana, tetapi menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan berat ringannya hukuman.
Masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa diperintahkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Majelis hakim juga menetapkan agar ketiganya tetap berada dalam tahanan. Ketentuan ini memastikan pelaksanaan putusan tetap berjalan sesuai prosedur hukum, sekaligus mencegah para terdakwa meninggalkan proses penegakan hukum sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum itu menjadi landasan bagi majelis hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana, menjatuhkan hukuman penjara, serta menerapkan ketentuan terkait akibat hukum bagi para terdakwa.
