Kabupaten Pidie Jaya. Peninjauan | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau sejumlah tanggul dan lahan pertanian yang terdampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam kunjungan tersebut, Tito hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan, sekaligus memperoleh gambaran mengenai kerusakan dan kebutuhan penanganan setelah banjir kembali terjadi. Dengan memeriksa lokasi terdampak secara langsung, pemerintah dapat memetakan langkah yang diperlukan untuk mendukung pemulihan infrastruktur serta aktivitas masyarakat setempat.
Salah satu titik yang dikunjungi adalah tanggul Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen. Tito bersama rombongan menyusuri bagian tanggul untuk mengamati kondisinya dan melihat dampak banjir susulan terhadap kawasan di sekitarnya. Rombongan juga meninjau tanggul Sungai Alue Keutapang sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap infrastruktur pengendali banjir di Pidie Jaya. Di lokasi, Tito berdialog dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Asyari. Pembahasan tersebut memberi ruang bagi pihak terkait untuk bertukar informasi mengenai keadaan tanggul dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan selanjutnya.
Selain memeriksa tanggul, Tito meninjau lahan sawah di Desa Beuringen yang mengalami kerusakan berat akibat banjir. Lahan tersebut kini ditanami jagung. Perubahan tanaman itu menjadi salah satu gambaran kondisi pertanian yang dihadapi warga setelah sawah terdampak dan perlu dipulihkan. Kunjungan ke area persawahan melengkapi peninjauan infrastruktur, karena dampak bencana tidak hanya terlihat pada tanggul, tetapi juga pada sumber penghidupan masyarakat. Pengamatan terhadap sawah dan dialog di lokasi membantu memetakan persoalan yang perlu masuk dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Rangkaian peninjauan ini menjadi langkah untuk menghimpun informasi lapangan mengenai kerusakan, menilai kebutuhan penanganan, serta mengoordinasikan perhatian pemerintah terhadap wilayah terdampak banjir susulan di Pidie Jaya.
Dalam keterangannya pada Selasa, 3 November 2026, di Desa Alue Keutapang, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Tito menyampaikan bahwa bencana susulan, termasuk banjir, menjadi hambatan bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Upaya pemulihan yang tengah berjalan menghadapi tantangan ketika wilayah yang sebelumnya telah ditangani kembali terkena dampak. Karena itu, pekerjaan perbaikan tidak selalu dapat berlanjut sesuai tahapan yang direncanakan. Kondisi di lapangan menuntut perhatian terhadap dampak baru, sementara proses untuk memulihkan infrastruktur dan lingkungan permukiman masih berlangsung. Keterangan tersebut disampaikan dalam konteks peninjauan tanggul dan sawah yang terdampak banjir susulan di Pidie Jaya. Tito menekankan bahwa kejadian berulang memengaruhi laju pemulihan, sebab hasil pekerjaan yang telah dilakukan dapat kembali terganggu oleh banjir. Hambatan ini membuat rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bergantung pada perbaikan awal, tetapi juga pada kondisi yang berkembang setelah bencana susulan terjadi.
Salah satu dampak yang disebutkan Tito adalah kerusakan atau gangguan kembali pada jembatan dan jalan yang sebelumnya telah diperbaiki. Infrastruktur yang sudah ditangani itu kembali terdampak, sehingga upaya pemulihan yang telah dilakukan perlu menghadapi situasi baru. Di kawasan permukiman, rumah dan lingkungan yang sebelumnya telah dibersihkan juga kembali dipenuhi lumpur. Dengan demikian, pekerjaan pembersihan yang sudah selesai tidak selalu bertahan ketika banjir susulan membawa lumpur kembali ke kawasan tersebut. Keadaan ini menambah pekerjaan bagi proses pemulihan, karena warga dan pihak terkait harus menghadapi dampak yang berulang di lokasi yang sama. Tito menggambarkan persoalan tersebut sebagai bagian dari hambatan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Perbaikan jalan maupun jembatan dan pembersihan permukiman menjadi langkah yang dapat kembali terdampak ketika banjir datang lagi. Keterangan ini menyoroti betapa bencana susulan dapat mengganggu kesinambungan pekerjaan yang telah berjalan, tanpa menghapus kebutuhan untuk meneruskan pemulihan di wilayah terdampak.
Tito juga menyampaikan bahwa curah hujan masih tinggi di sejumlah kawasan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan dengan intensitas yang masih tinggi itu, menurut keterangannya, terjadi bahkan saat musim kemarau. Pernyataan tersebut menjadi konteks bagi berulangnya gangguan terhadap pekerjaan pemulihan, terutama ketika banjir kembali memengaruhi area yang sebelumnya telah ditangani. Ia tidak menyebutkan rincian wilayah lain maupun ukuran curah hujan; keterangannya merujuk pada sejumlah kawasan di tiga provinsi tersebut. Di Pidie Jaya, dampak banjir susulan pada tanggul dan sawah menjadi perhatian dalam peninjauan di Desa Alue Keutapang. Secara lebih luas, kondisi yang disampaikan Tito menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera berlangsung di tengah ancaman bencana susulan. Jalan, jembatan, dan permukiman yang telah diperbaiki atau dibersihkan dapat kembali terkena dampak, sehingga percepatan pemulihan menghadapi kendala nyata. Keterangan pada 3 November 2026 itu menggarisbawahi hubungan curah hujan yang masih tinggi dan tantangan menjaga hasil pekerjaan pemulihan di lokasi terdampak banjir.
Hasil peninjauan di Pidie Jaya menunjukkan bahwa pembangunan tanggul diperlukan untuk mengurangi risiko banjir terhadap permukiman di sekitar sungai. Tanggul yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi aliran dan lingkungan setempat diharapkan dapat menjadi perlindungan bagi warga ketika debit air meningkat. Penanganan ini penting terutama pada kawasan yang berulang kali terdampak banjir susulan, sehingga rumah dan aktivitas masyarakat tidak terus berada dalam ancaman luapan sungai. Pemerintah perlu memadukan langkah perlindungan tersebut dengan pemulihan lahan pertanian yang terdampak, termasuk sawah, agar kegiatan warga dapat kembali berlangsung secara bertahap.
Selain pembangunan tanggul, pengerukan sungai juga menjadi kebutuhan setelah bencana di Sumatera pada November 2025. Material yang terbawa arus dan mengendap dapat menyebabkan sedimentasi, mengurangi kapasitas aliran, serta meningkatkan kemungkinan air meluap ke wilayah sekitar. Data Satgas mencatat, sebanyak 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami sedimentasi, dengan panjang sungai terdampak yang beragam. Kondisi setiap sungai tidak sama, sehingga penanganan perlu disesuaikan dengan tingkat sedimentasi, karakter aliran, dan kebutuhan di lapangan. Pengerukan diharapkan membantu memulihkan kapasitas sungai, namun tetap perlu dilakukan dengan perencanaan yang memperhatikan keselamatan serta lingkungan.
Tito menyampaikan bahwa pengerukan tidak hanya akan mengandalkan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat pekerjaan pada sungai-sungai yang memerlukan penanganan. Kolaborasi tersebut dapat memperluas dukungan sumber daya dan kapasitas pelaksanaan, dengan pembagian peran yang terkoordinasi. Penentuan lokasi dan tahapan pekerjaan tetap perlu mengacu pada kondisi aktual serta prioritas dampak terhadap masyarakat. Pembangunan tanggul dan pengerukan merupakan bagian dari upaya yang saling melengkapi: tanggul membantu melindungi kawasan permukiman, sementara pengerukan menangani endapan yang menghambat aliran. Tito menegaskan pemerintah terus berupaya menangani dampak bencana sekaligus mencegah banjir serupa terulang. Upaya tersebut mencakup koordinasi lintas pihak dan tindak lanjut berdasarkan kebutuhan di daerah terdampak, agar perlindungan bagi warga dapat diperkuat secara berkelanjutan.
Dalam kunjungan ke Pidie Jaya, bantuan diserahkan untuk mendukung penanganan banjir susulan dan kebutuhan warga di wilayah terdampak. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menyalurkan satu kendaraan water supply multifungsi. Kendaraan tersebut diharapkan membantu pemenuhan kebutuhan air bersih sekaligus mendukung operasi penanganan bencana. Selain itu, sembilan unit pompa air disiapkan untuk tiga kabupaten, yakni Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara. Peralatan ini ditujukan untuk membantu mempercepat pengurangan genangan, terutama ketika air kembali meluap dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun lahan pertanian.
Dukungan juga diberikan secara langsung kepada desa yang terdampak. Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang di Pidie Jaya masing-masing menerima bantuan tunai sebesar Rp200 juta.
Baca juga: Bantuan Air Bersih Disalurkan bagi Warga Pulau Kelapa yang Terdampak Kekeringan | Kabut Asap Selimuti Palembang, Pengemudi Ojek Online Meninggal dan Delapan Penerbangan Terdampak
10 kunjungan
