Makassar | Partai Hanura membidik perolehan suara lebih dari 4 persen pada Pemilu 2029. Target tersebut menjadi bagian dari upaya partai untuk kembali memperoleh tempat di parlemen setelah belum berhasil melewati ambang batas pada Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Hanura, Patrice Rio Capella, menyatakan bahwa partainya tidak terlalu mempersoalkan pembahasan mengenai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu. Sikap itu, menurutnya, tidak mengurangi perhatian Hanura terhadap persiapan menghadapi pemilu mendatang dan upaya meningkatkan dukungan pemilih.
Hanura tidak memiliki otoritas untuk ikut membahas RUU Pemilu di DPR karena partai tersebut tidak lolos ke parlemen pada Pemilu 2024. Dengan demikian, partai tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan rancangan aturan tersebut di lembaga legislatif. Pernyataan Patrice menggambarkan posisi Hanura dalam merespons isu ambang batas: pembahasan itu berada di tangan pihak yang berwenang di DPR, sementara Hanura berfokus pada agenda partainya sendiri. Hingga aturan untuk Pemilu 2029 ditetapkan melalui proses yang berlaku, ambang batas yang akan digunakan belum dapat dianggap sebagai keputusan final.
Di luar perdebatan mengenai ketentuan pemilu, target suara di atas 4 persen memberi Hanura tolok ukur untuk menyiapkan langkah politik dan organisasi. Perolehan suara tersebut menjadi sasaran yang perlu dikejar agar partai berpeluang memenuhi ketentuan parlemen apabila ambang batas diberlakukan. Namun, capaian pada pemungutan suara bergantung pada dukungan pemilih dan dinamika politik yang berkembang menjelang 2029. Karena itu, pernyataan target tidak dengan sendirinya memastikan Hanura akan masuk parlemen, ataupun menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas bagi pemilu berikutnya sudah diputuskan. Fokus partai saat ini adalah membangun kesiapan untuk bersaing dan meraih suara yang lebih besar.
Patrice menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas parlemen memuat batas yang tidak boleh disamakan dengan angka 4 persen ataupun ditetapkan lebih tinggi. Dengan demikian, menurut penjelasannya, parliamentary threshold yang berlaku pada Pemilu mendatang harus berada di bawah 4 persen. Putusan tersebut juga memberi tugas kepada DPR untuk merumuskan ketentuan lebih lanjut melalui mekanisme open legal policy, dengan tetap berpedoman pada konstitusi. Perumusan aturan itu menjadi ranah pembentuk undang-undang, bukan penetapan angka yang dapat dilakukan secara sepihak oleh partai.
Keterangan itu disampaikan Patrice seusai konsolidasi tim task force Partai Hanura di Dalton Hotel Makassar pada Rabu, 21 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, ia menerangkan posisi partai terhadap putusan MK dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Penjelasan mengenai batas ambang parlemen menjadi bagian dari konteks politik yang perlu dicermati oleh seluruh peserta pemilu, terutama partai-partai yang menyiapkan strategi untuk kembali bersaing memperebutkan kursi di parlemen. Namun, keputusan mengenai rumusan akhirnya masih menunggu proses pembahasan di DPR sesuai kewenangan konstitusional lembaga tersebut.
Hanura, kata Patrice, tidak terlibat dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR. Karena itu, partai tidak menempatkan keterlibatan dalam proses legislasi tersebut sebagai fokus utama saat ini. Sikap tersebut tidak berarti mengabaikan dampak aturan pemilu, melainkan mencerminkan pilihan untuk mengarahkan tenaga dan perhatian pada hal-hal yang dapat dipersiapkan secara langsung oleh organisasi. Hanura akan mencermati perkembangan pembahasan ketentuan ambang batas, sementara proses penentuan kebijakan tetap berada pada DPR dan harus sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Alih-alih mengikuti pembahasan yang tidak melibatkan partainya, Hanura memilih memusatkan perhatian pada persiapan internal untuk menghadapi Pemilu 2029. Konsolidasi tim task force menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kesiapan organisasi dan menyusun kerja partai ke depan. Bagi Hanura, hasil pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan ambang batas, tetapi juga oleh kemampuan partai membangun struktur, mengoordinasikan kader, dan menjalankan persiapan secara konsisten. Karena itu, penguatan internal dipandang sebagai agenda yang dapat dikerjakan sejak sekarang, sembari menunggu kejelasan aturan pemilu yang akan ditetapkan melalui proses legislasi.
Penguatan organisasi menjadi salah satu pijakan Hanura untuk menopang kerja para calon legislatif dalam menghadapi Pemilu 2029. Patrice menyebut konsolidasi partai mencakup jaringan di 38 provinsi, 514 DPC, hingga 7.300 kecamatan. Jangkauan tersebut menempatkan pembenahan struktur sebagai agenda yang menyentuh berbagai tingkatan organisasi, bukan hanya pengurus di tingkat pusat. Dengan struktur yang diperkuat, partai berupaya menyediakan landasan bagi para caleg untuk menjalankan kerja politik di wilayah masing-masing dan membantu mendorong perolehan suara.
Dalam uraian Patrice, jenjang organisasi yang menjadi perhatian meliputi PAC, DPC, DPD, dan DPP. Keberadaan tiap tingkatan itu dipandang sebagai bagian dari susunan yang perlu dikonsolidasikan agar kekuatan partai dapat bergerak dari tingkat kecamatan hingga pusat. Cakupan konsolidasi yang disebutkan memberikan gambaran mengenai skala pekerjaan organisasi yang ingin ditempuh Hanura. Fokusnya adalah memastikan bahwa struktur di berbagai wilayah dapat ikut menopang upaya partai menghadapi pemilu mendatang.
Patrice juga menyampaikan sasaran agar tidak ada struktur yang meraih suara kurang dari 1 persen. Target tersebut memperlihatkan bahwa penguatan organisasi diarahkan pada kontribusi elektoral di seluruh jaringan, sehingga tidak ada bagian yang dipandang berada di bawah batas suara yang telah ditetapkan. Dalam konteks itu, keberadaan PAC, DPC, DPD, dan DPP menjadi penting sebagai tingkatan yang berada dalam satu agenda konsolidasi. Sasaran tersebut sekaligus memberikan ukuran yang hendak dicapai oleh struktur partai.
Hanura menempatkan target tiap struktur itu dalam tujuan yang lebih luas, yakni memperoleh suara nasional di atas 4 persen. Dengan demikian, penguatan jaringan organisasi dan dukungan terhadap kerja para caleg menjadi bagian dari upaya mencapai ambang perolehan yang diharapkan. Konsolidasi di 38 provinsi, 514 DPC, dan 7.300 kecamatan mencerminkan luasnya struktur yang ingin diperkuat. Patrice mengaitkan sasaran suara minimum bagi struktur dengan ambisi partai untuk menembus parlemen pada 2029 melalui perolehan nasional yang melampaui 4 persen.
Patrice berharap Sulawesi Selatan dapat menyumbangkan satu kursi DPR RI bagi Hanura pada Pemilu 2029. Harapan tersebut menjadi bagian dari upaya partai memperkuat organisasi dan meningkatkan kerja politik di daerah. Dari tiga daerah pemilihan yang ada di Sulawesi Selatan, Hanura menargetkan satu dapil sebagai sasaran untuk memperjuangkan keterwakilan di parlemen nasional. Target itu masih berupa harapan dan membutuhkan kerja terencana, konsolidasi, serta dukungan kader di wilayah masing-masing. Karena itu, penguatan struktur partai dan kesiapan seluruh unsur organisasi dinilai penting untuk membangun peluang meraih suara. Patrice menyampaikan harapan tersebut sebagai sasaran yang ingin dicapai, bukan hasil yang telah dipastikan. Pencapaian kursi, menurut arah penguatan partai, akan bergantung pada kemampuan Hanura menjaga kerja organisasi dan mendekatkan diri kepada masyarakat di dapil yang menjadi prioritas.
Ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, menyebut keaktifan kader dan pengurus sebagai salah satu tantangan yang perlu dibenahi. Evaluasi, katanya, juga mencakup ketua DPC kabupaten dan kota, sebab keberlangsungan kerja partai di daerah memerlukan pengurus yang fokus serta terlibat dalam kegiatan organisasi. Ia mengatakan telah mengusulkan pergantian sejumlah ketua DPC yang dinilai malas dan tidak fokus, meskipun telah berulang kali diingatkan. Menurut Andi, langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi agar struktur partai dapat bekerja lebih efektif dalam mempersiapkan agenda politik berikutnya. Ia juga menyebut masih terdapat calon pengganti yang loyal kepada partai.
Baca juga: Dari Pesantren untuk Ibu Pertiwi: Kodim 0813 Bojonegoro Bangun Sarana Olahraga Militer, Siapkan Santri Jadi Prajurit TNI | Menembus Langit Banua, Hercules TNI AU Bawa Bantuan Presiden RI untuk Penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan | Menembus Asap Karhutla Kalsel, Personel Lanud Sjamsudin Noor dan Kekuatan Udara Bergerak, Heli TNI AU dan Gabungan Dikerahkan, Wujud Negara Hadir
