Jakarta | Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu dari tiga fondasi dalam perubahan pendekatan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan data terpadu ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah menyusun intervensi yang lebih terintegrasi, efektif, dan tepat sasaran. Dengan rujukan yang sama, berbagai program pemberdayaan diharapkan dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan secara lebih terarah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa DTSEN menjadi rujukan penting dalam menentukan sasaran penanganan kemiskinan. Menurutnya, kebijakan berbasis data dapat membantu pemerintah mengidentifikasi penerima manfaat serta wilayah yang perlu memperoleh perhatian. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengubah pola penanggulangan kemiskinan, sehingga pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada bantuan, tetapi juga terhubung dengan agenda pemberdayaan masyarakat.
Muhaimin menyebut cakupan sasaran yang menjadi perhatian meliputi sekitar 23 juta orang, 88 kabupaten/kota, serta 16.550 desa dan kelurahan prioritas. Angka-angka tersebut menggambarkan skala pelaksanaan yang memerlukan koordinasi lintas wilayah dan keterpaduan perencanaan dengan penyaluran program. Pemanfaatan DTSEN diharapkan mendukung penentuan prioritas berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi, sekaligus menjadi pegangan dalam mengarahkan dukungan ke kelompok serta daerah yang telah ditetapkan.
Keterangan itu disampaikan Muhaimin saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Dar El Hikmah, Pekanbaru, Riau, pada Kamis. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan posisi DTSEN sebagai salah satu dasar yang disiapkan untuk memperkuat penanganan kemiskinan. Keberadaan basis data nasional ini menempatkan ketepatan sasaran sebagai unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan, terutama ketika program menyasar jutaan orang dan ribuan wilayah prioritas.
Melalui penggunaan DTSEN, pemerintah berupaya memiliki acuan yang dapat menghubungkan pemetaan kebutuhan dengan penentuan intervensi. Pendekatan tersebut juga menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan data yang konsisten sebagai dasar koordinasi. Sebagai satu dari tiga fondasi yang ditetapkan kementerian, DTSEN menjadi pijakan dalam mengarahkan upaya pemberdayaan agar pelaksanaannya lebih terkoordinasi dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.
Perubahan paradigma menjadi fondasi penting dalam upaya menekan kemiskinan. Pemerintah tidak cukup hanya menyalurkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan mendesak; kebijakan juga perlu membuka jalan agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan, memperoleh kesempatan berusaha, dan berperan sebagai pelaku ekonomi. Bantuan tetap dibutuhkan, terutama ketika keluarga menghadapi kerentanan, tetapi perlu dihubungkan dengan langkah-langkah yang memperkuat kemandirian. Dengan pendekatan tersebut, warga tidak semata-mata diposisikan sebagai penerima dukungan, melainkan sebagai pihak yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki taraf hidupnya.
Muhaimin menyampaikan harapan bahwa jumlah penerima bantuan sosial pada akhirnya dapat berkurang seiring meningkatnya kemandirian masyarakat. Harapan itu bukan berarti bantuan dihentikan begitu saja, melainkan menjadi penanda bahwa semakin banyak keluarga mampu memenuhi kebutuhan melalui penghasilan dan kegiatan ekonomi yang lebih stabil. Untuk mencapainya, cara kerja pemerintah perlu lebih terarah dan lintas sektor: dukungan sosial, akses pembiayaan, sarana produksi, pendampingan, serta peluang pasar harus saling melengkapi. Program yang dirancang dengan mempertimbangkan kondisi setempat juga berpeluang menjawab hambatan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar menyediakan bantuan yang terpisah dari kebutuhan usaha.
Pengembangan kampung nelayan merupakan salah satu contoh pendekatan tersebut. Upaya ini dapat membuka akses masyarakat terhadap modal, sarana produksi, bahan baku, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perikanan. Ketika akses itu tersedia, warga berpeluang meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan sumber penghasilan, sementara dukungan yang terkoordinasi dapat membantu usaha berjalan lebih berkelanjutan. Contoh lainnya adalah Program Permodalan Nasional Madani (PNM), yang diarahkan untuk mendorong lahirnya pengusaha baru sekaligus memperkuat ekosistem usaha masyarakat. Permodalan dapat menjadi titik awal, tetapi manfaatnya akan lebih kuat apabila terhubung dengan kemampuan menjalankan usaha dan dukungan lingkungan ekonomi. Melalui perubahan cara kerja ini, kebijakan pengentasan kemiskinan bergerak dari pola yang berpusat pada bantuan menuju pemberdayaan. Ukurannya bukan hanya besarnya dukungan yang disalurkan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk membangun usaha, memperoleh pendapatan, dan semakin mandiri dari waktu ke waktu.
Fondasi ketiga pemberdayaan untuk menekan kemiskinan adalah kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi: pemerintah menyiapkan arah kebijakan dan dukungan, pelaku usaha membuka akses pasar serta peluang kemitraan, sementara komunitas dan organisasi masyarakat membantu mengenali kebutuhan warga dan menjangkau kelompok sasaran. Dengan keterlibatan yang terkoordinasi, program dapat disusun lebih dekat dengan kondisi setempat dan tidak berjalan sebagai upaya yang terpisah-pisah.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan dapat mencakup penguatan keterampilan, pendampingan pengelolaan usaha, akses pembiayaan dan pasar, serta pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan. UMKM yang memperoleh dukungan berkelanjutan diharapkan mampu memperbaiki mutu produk, meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pelanggan, dan mengembangkan usahanya secara bertahap. Upaya membantu UMKM naik kelas bukan semata meningkatkan skala usaha, tetapi juga membangun daya tahan dan kemampuan bersaing.
Agar manfaatnya berkelanjutan, koordinasi, harmonisasi, dan sinergi antarkementerian serta lembaga terus dilakukan, disertai kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Keselarasan diperlukan supaya kebijakan, pendanaan, pendampingan, dan pelaksanaan di lapangan saling mendukung, bukan tumpang tindih. Instruksi presiden menjadi salah satu rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pemberdayaan sesuai tugas masing-masing. Melalui acuan bersama, pelaksanaan program dapat lebih terarah, sementara penyesuaian tetap dimungkinkan menurut potensi dan tantangan tiap wilayah. Dengan demikian, kolaborasi lintas pihak diharapkan memperkuat kesinambungan dukungan ekonomi bagi masyarakat dan membuka jalur yang lebih luas menuju kemandirian.Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,07 persen, menurun dibandingkan 9,03 persen sebelumnya. Perubahan tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat. Namun, capaian itu tetap perlu dibaca bersama tantangan yang masih dihadapi, terutama memastikan bahwa pertumbuhan dan berbagai program pembangunan dapat dirasakan oleh rumah tangga yang rentan maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah menetapkan sasaran lanjutan yang lebih ambisius, yakni menurunkan tingkat kemiskinan menjadi maksimal 5 persen pada 2029. Target tersebut memberi kerangka waktu yang jelas bagi upaya pengurangan kemiskinan dan menjadi tolok ukur untuk menilai kemajuan kebijakan. Pencapaiannya memerlukan kerja berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, serta perhatian pada kondisi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Angka nasional juga perlu dilengkapi pemahaman mengenai keragaman tantangan lokal, agar pelaksanaan program dapat menjangkau kelompok yang tepat.
Dalam kerangka itu, tiga fondasi pemberdayaan yang telah dijelaskan dapat dipandang sebagai bagian dari pendekatan yang mendukung pencapaian sasaran. Ketiganya menyediakan pijakan untuk menghubungkan dukungan kepada masyarakat dengan peluang yang dapat memperkuat kehidupan ekonomi mereka. Hubungan tersebut tidak berarti bahwa fondasi pemberdayaan menjadi satu-satunya penyebab turunnya kemiskinan atau jaminan bahwa target akan tercapai. Perubahan angka kemiskinan dipengaruhi beragam faktor, sementara hasil program perlu ditinjau secara berkala berdasarkan bukti dan keadaan nyata di lapangan.
Karena itu, target maksimal 5 persen pada 2029 perlu disertai pelaksanaan yang konsisten, pemantauan yang terbuka, dan penyesuaian ketika pendekatan belum menjawab kebutuhan. Perhatian tidak hanya tertuju pada penurunan persentase, tetapi juga pada kualitas perubahan yang dialami warga: apakah akses terhadap kesempatan semakin baik dan kemampuan untuk mempertahankan penghidupan ikut menguat.
