Jakarta | Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerima audiensi Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi kedua lembaga untuk membahas penguatan kerja sama, terutama dalam mendukung pengawasan dan keamanan di lingkungan peradilan. Pembahasan juga mencakup fungsi pengawasan serta investigasi KY, termasuk wacana pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan.
Sinergi Polri dan KY dinilai penting karena masing-masing memiliki tugas serta kewenangan yang berbeda, tetapi dapat saling mendukung dalam menjaga proses peradilan. KY menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai mandatnya, sedangkan Polri memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum. Koordinasi yang baik dapat membantu memastikan penanganan persoalan berlangsung sesuai aturan dan menghormati batas kewenangan setiap institusi.
Dalam audiensi itu, penguatan fungsi pengawasan dan investigasi KY menjadi salah satu pokok pembicaraan. Kerja sama antarlembaga dapat membuka ruang pertukaran informasi dan koordinasi ketika terdapat kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas masing-masing. Namun, mekanisme kerja sama perlu dirancang secara jelas, agar proses pengawasan tetap independen dan dukungan kepolisian tidak mengganggu kewenangan lembaga peradilan maupun komisi.
Wacana pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan turut dibahas sebagai bagian dari perhatian terhadap keamanan lembaga peradilan. Gagasan tersebut memerlukan kajian lebih lanjut, termasuk mengenai dasar hukum, cakupan tugas, tata kelola, serta hubungannya dengan aparat yang telah menjalankan fungsi keamanan. Audiensi ini menandai pembahasan awal mengenai kebutuhan tersebut, bukan dengan sendirinya menunjukkan bahwa pembentukan satuan baru telah diputuskan atau dilaksanakan.
Melalui pertemuan Kapolri dan Ketua KY, kedua pihak membahas peluang memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus menelaah langkah yang relevan bagi pengawasan dan pengamanan pengadilan. Tindak lanjut atas pembahasan tersebut bergantung pada koordinasi dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, sinergi Polri dan KY diharapkan dapat mendukung lingkungan peradilan yang aman, tertib, dan tetap menjunjung independensi serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi masing-masing.
Abdul Chair menjelaskan bahwa pertemuan Polri dan Komisi Yudisial (KY) diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan serta investigasi yang menjadi tugas KY. Kedua lembaga membahas ruang kerja sama agar pelaksanaan tugas tersebut dapat didukung secara lebih efektif, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing. Penguatan ini dinilai penting karena pengawasan terhadap perilaku hakim memerlukan penanganan informasi dan dugaan pelanggaran secara cermat, terukur, serta didukung kapasitas yang memadai.
Salah satu hal yang akan ditindaklanjuti adalah kajian mengenai penguatan kompetensi investigasi di lingkungan KY. Menurut Abdul Chair, gagasan tersebut akan dirumuskan lebih lanjut dalam naskah akademik. Dokumen itu diharapkan menjadi dasar untuk mengkaji kebutuhan, bentuk penguatan, dan kerangka pelaksanaannya sebelum suatu langkah diterapkan. Dalam proses tersebut, kompetensi investigasi yang dimiliki kepolisian akan dipelajari untuk melihat aspek yang dapat diadopsi dan disesuaikan bagi jajaran KY. Tujuannya bukan mengubah mandat lembaga, melainkan mendukung KY dalam menjalankan fungsi pengawasan dan investigasi sesuai tugasnya.
Perumusan melalui naskah akademik juga membuka ruang bagi pembahasan yang lebih sistematis mengenai kebutuhan kelembagaan, sumber daya, dan mekanisme kerja. Dengan landasan kajian, rencana penguatan dapat dipertimbangkan berdasarkan kecocokannya dengan kewenangan KY serta kebutuhan penanganan perkara yang menjadi perhatian lembaga. Kerja sama dengan Polri diharapkan membantu proses tersebut melalui pertukaran pengalaman dan pemahaman mengenai kompetensi investigasi. Namun, rincian bentuk penguatan masih perlu dibahas dan dirumuskan lebih lanjut sebelum menjadi kebijakan atau mekanisme operasional.
Abdul Chair menyambut dukungan Kapolri terhadap upaya penguatan tersebut. Ia menyatakan pihaknya akan mengoptimalkan tindak lanjut hasil pertemuan, termasuk mendorong pembahasan kajian dan penyusunan naskah akademik. Pernyataan itu menegaskan bahwa pertemuan bukan hanya menjadi forum pertukaran pandangan, tetapi juga menjadi awal bagi langkah lanjutan yang perlu dikerjakan bersama. Melalui tindak lanjut yang terarah, KY dapat mengkaji cara meningkatkan kapasitas investigasi sekaligus memperkuat pelaksanaan pengawasan. Hasilnya diharapkan memberi dasar yang jelas bagi pengembangan kompetensi, tanpa mengabaikan batas kewenangan dan akuntabilitas kelembagaan.
Komisi Yudisial (KY) berencana menindaklanjuti pembahasan mengenai pemberdayaan dan pengembangan polisi khusus di lingkungan pengadilan bersama pihak-pihak terkait. Rencana tersebut masih berupa wacana yang perlu dikaji dan dikoordinasikan lebih lanjut, bukan kebijakan yang telah ditetapkan ataupun satuan yang sudah diterapkan. Pelibatan para pemangku kepentingan diperlukan agar gagasan pengamanan dapat dirumuskan sesuai kebutuhan pengadilan, sekaligus tetap menghormati kewenangan dan tata kelola lembaga peradilan.
Abdul Chair menyebut satuan yang diwacanakan itu perlu dirancang dengan pendekatan humanis dan progresif. Prinsip humanis menempatkan penghormatan terhadap martabat serta hak setiap orang sebagai pertimbangan dalam menjalankan fungsi pengamanan. Sementara itu, pendekatan progresif menghendaki rancangan yang mampu menjawab kebutuhan keamanan pengadilan secara tepat, tanpa menjadikan pengamanan sebagai alasan untuk membatasi proses hukum yang sah. Karena itu, pembahasan lanjutan perlu memperjelas tujuan, lingkup tugas, dan mekanisme koordinasi satuan tersebut.
Rancangan itu juga diarahkan untuk mendukung peradilan yang imparsial dan merdeka. Kehadiran unsur pengamanan, jika kelak disepakati, harus membantu menjaga ketertiban dan keselamatan di lingkungan pengadilan tanpa memengaruhi pertimbangan hakim, jalannya persidangan, maupun akses para pihak terhadap proses peradilan. Independensi lembaga peradilan menjadi prinsip utama yang tidak boleh dikompromikan. Pengaturan tanggung jawab dan batas kewenangan yang terang dapat menjadi bagian penting untuk mencegah tumpang tindih peran serta menjaga akuntabilitas.
Dengan demikian, pengembangan polisi khusus pengadilan tidak semata-mata dipahami sebagai penambahan unsur keamanan. Gagasan ini perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan lembaga peradilan yang tunduk pada hukum, menghormati independensi, dan memberi perlindungan secara proporsional. Pembahasan bersama pihak terkait diharapkan membantu memastikan bahwa setiap langkah yang mungkin diambil sejalan dengan cita-cita supremasi hukum. Sampai terdapat keputusan resmi, gagasan tersebut tetap merupakan rencana yang memerlukan kajian, kesepahaman, serta perumusan yang cermat.
Kapolri menegaskan bahwa Polri berkomitmen memberikan pengamanan maksimal bagi Komisi Yudisial (KY) dan institusi peradilan. Komitmen tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sekaligus menjaga keamanan kegiatan peradilan. Dukungan kepolisian dipandang penting agar KY dapat menjalankan fungsinya dan proses persidangan berlangsung dalam suasana yang aman serta tertib.
Kerja sama Polri dan KY direncanakan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). Kedua bentuk kesepakatan itu akan menjadi landasan bagi koordinasi para pihak dalam lingkup yang disepakati. Salah satu perhatian kerja sama tersebut ialah pengamanan pengadilan, termasuk upaya menjaga keamanan hakim dan marwah lembaga peradilan.
Menurut Suyudi, penguatan pengamanan diperlukan karena ancaman terhadap proses peradilan dapat terjadi. Selain itu, gangguan atau masalah masih muncul dalam sejumlah kegiatan persidangan. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi Polri dan KY untuk membahas dukungan pengamanan secara lebih terarah. Pernyataan itu menempatkan keselamatan dan kelancaran proses persidangan sebagai perhatian bersama, tanpa mengurangi pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.
Rencana MoU dan PKS diharapkan memperjelas kerangka kerja sama, termasuk koordinasi terkait kebutuhan pengamanan. Dengan adanya dasar kerja bersama, dukungan Polri dapat diarahkan untuk melindungi lingkungan pengadilan serta pihak-pihak yang menjalankan tugas di dalamnya. Pengamanan yang memadai juga berkaitan dengan upaya menjaga penghormatan terhadap hakim dan memastikan kegiatan persidangan dapat berlangsung tanpa gangguan yang menghambat proses.
Kerja sama ini pada akhirnya berorientasi pada terciptanya ruang peradilan yang aman dan berwibawa.
Baca juga: Prabowo Bahas Penguatan Komunikasi Pemerintah Bersama Kepala Bakom | Prabowo Bahas Penguatan Komunikasi Pemerintah Bersama Pimpinan Bakom di Hambalang | Ombudsman Bangun Sinergi Pengawasan Setelah Temuan di Lapas Cibinong
926 kunjungan
