Jakarta | Pemerintah merencanakan penyaluran kredit hingga Rp400 triliun pada 2027 sebagai upaya memperluas akses pembiayaan dan menggerakkan kegiatan ekonomi dari daerah. Rencana tersebut menempatkan keluarga berpenghasilan rendah sebagai sasaran penting, terutama kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau layanan keuangan formal. Kredit diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sumber penghidupan. Besarnya rencana pembiayaan itu menunjukkan bahwa akses keuangan daerah dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi secara lebih luas, termasuk di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan.
Presiden Prabowo Subianto menyebut sasaran program mencakup petani, nelayan, warga pedesaan, serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal. Warga perkotaan dengan penghasilan rendah juga termasuk dalam kelompok yang akan dijangkau. Keragaman sasaran tersebut mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai lingkungan, baik yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan maupun yang hidup di kawasan perkotaan. Dengan demikian, rencana kredit ini tidak hanya diarahkan kepada pelaku usaha di kota, tetapi juga kepada masyarakat daerah yang memerlukan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan memperluas kesempatan memperoleh penghasilan.
Menurut Prabowo, jumlah sasaran program diperkirakan sekitar 28 juta keluarga. Jika anggota keluarga turut dihitung, jangkauannya dapat mencapai kurang lebih 100 juta orang. Perkiraan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10/2026). Angka penerima yang besar memperlihatkan skala ambisi rencana penyaluran kredit pada 2027, sekaligus menegaskan pentingnya memperluas akses pembiayaan hingga tingkat keluarga. Pelaksanaan program nantinya perlu menjangkau kelompok sasaran yang disebutkan, termasuk warga di daerah terpencil dan tertinggal serta rumah tangga berpenghasilan rendah di perkotaan, agar rencana tersebut benar-benar mendukung ekonomi daerah.
Airlangga menjelaskan bahwa penyaluran kredit dalam skema senilai Rp400 triliun dapat ditempuh melalui beberapa alternatif. Pemerintah, menurutnya, dapat memanfaatkan pola Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan pilihan tingkat suku bunga yang beragam. Opsi tersebut menjadi salah satu kemungkinan yang dapat dipertimbangkan dalam merancang penyaluran pembiayaan, tanpa menetapkan satu pola sebagai satu-satunya pilihan. Penjelasan ini menempatkan KUR sebagai salah satu acuan skema, bukan sebagai rincian final mengenai pelaksanaan kredit.
Selain pola KUR, pemerintah juga dapat mempertimbangkan peningkatan plafon kredit. Airlangga menyebut skema untuk perumahan sebagai contoh yang dapat menjadi rujukan ketika membahas kemungkinan penyesuaian plafon. Contoh tersebut menunjukkan bahwa rancangan kredit bisa mengacu pada bentuk pembiayaan yang telah dikenal di sektor lain. Namun, penyebutan skema perumahan tidak dengan sendirinya menjelaskan besaran plafon baru ataupun bagaimana penyesuaian itu akan diterapkan dalam skema kredit yang sedang dibahas.
Alternatif lainnya adalah penggunaan kredit alat dan mesin pertanian. Pilihan ini memperluas bentuk pembiayaan yang dapat dipertimbangkan, di samping kredit dengan pola KUR atau kemungkinan peningkatan plafon. Dengan menyampaikan beberapa opsi, Airlangga menggambarkan bahwa pemerintah masih memiliki alternatif dalam menentukan bentuk penyaluran yang sesuai dengan tujuan program. Masing-masing disebut sebagai kemungkinan, dan penjelasannya tidak merinci pembagian dana untuk setiap jenis kredit.
Airlangga menyampaikan keterangan tersebut kepada awak media di kantornya di Jakarta pada Kamis (22/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia memaparkan pilihan pola KUR dengan beberapa tingkat suku bunga, kemungkinan peningkatan plafon yang merujuk pada skema perumahan, serta kredit alat dan mesin pertanian. Keterangan tersebut memberi gambaran mengenai ragam jalur yang dapat dibahas pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan. Rincian lebih lanjut mengenai pilihan yang akan digunakan tidak disampaikan dalam penjelasan tersebut, sehingga opsi-opsi itu perlu dipahami sebagai alternatif yang sedang dipaparkan, bukan keputusan teknis yang telah dijabarkan secara lengkap.
Dalam menjelaskan skema kredit Rp400 triliun, Prabowo mengaitkan penyaluran pembiayaan dengan agenda pemerataan ekonomi dan penguatan potensi daerah. Menurutnya, pertumbuhan tidak seharusnya hanya terkonsentrasi di pusat atau kota-kota besar. Daerah memiliki sumber daya, kebutuhan, dan peluang usaha yang dapat dikembangkan apabila memperoleh dukungan yang sesuai. Karena itu, arus kredit dipandang sebagai salah satu instrumen untuk membuka kegiatan ekonomi, membantu pelaku usaha, serta mendorong kapasitas wilayah. Pendekatan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam upaya mengenali potensi setempat dan memastikan kebijakan pembangunan dapat menjangkau masyarakat di berbagai kabupaten dan provinsi. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan perencanaan serta koordinasi yang baik.
Prabowo juga meminta para gubernur dan bupati agar tidak khawatir dana yang dialokasikan untuk kabupaten maupun provinsi akan dikurangi. Pernyataan itu disampaikan sebagai penegasan bahwa dukungan kepada daerah tetap menjadi perhatian pemerintahannya. Ia menyatakan akan membuktikan bahwa aliran dana ke daerah pada masa pemerintahannya akan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Pernyataan tersebut merupakan klaim sekaligus komitmen yang disampaikan Prabowo, bukan perbandingan yang telah terverifikasi secara independen. Dengan demikian, ukuran realisasinya akan bergantung pada data penyaluran dan pelaksanaan anggaran pada periode terkait. Pemerintah daerah dapat mencermati perkembangan tersebut melalui informasi resmi mengenai transfer, pembiayaan, dan program yang menjangkau wilayah mereka.
Komitmen itu juga memberi pesan bahwa skema kredit dan dukungan fiskal perlu dibaca dalam kerangka yang lebih luas: memperkuat kemampuan daerah untuk menggerakkan ekonomi, bukan semata-mata menyalurkan dana. Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyiapkan program yang layak, dan menghubungkan pembiayaan dengan kegiatan produktif. Pada saat yang sama, masyarakat dan pelaku usaha akan menilai manfaat kebijakan dari akses yang tersedia serta dampaknya terhadap kesempatan kerja dan usaha lokal. Karena itu, janji peningkatan aliran dana perlu diikuti penjelasan yang transparan mengenai sasaran, mekanisme, dan hasilnya. Pemantauan yang terbuka dapat membantu memastikan dukungan benar-benar menjawab kebutuhan wilayah, sekaligus memberi dasar untuk menilai apakah potensi daerah semakin berkembang.
Prabowo menegaskan bahwa penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah akan terus ditingkatkan. Arah kebijakan ini menempatkan daerah bukan sekadar penerima anggaran, melainkan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dana yang mengalir ke wilayah-wilayah diharapkan dapat memperkuat kegiatan usaha, membuka peluang kerja, dan membuat manfaat pembangunan lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah juga melihat penyaluran kredit daerah sebagai salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi dari bawah, terutama dengan memberi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh pembiayaan dan mengembangkan aktivitas produktif.
Menurut Prabowo, dukungan pembiayaan tersebut perlu menjangkau potensi yang tersebar di berbagai daerah, termasuk usaha kecil dan sektor ekonomi yang selama ini belum memperoleh akses modal memadai. Kredit dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta memperkuat rantai pasok setempat. Karena itu, kebijakan pembiayaan tidak hanya dipandang sebagai tambahan dana, tetapi juga sebagai cara untuk menghubungkan sumber daya daerah dengan peluang pertumbuhan. Pelaksanaannya tetap perlu diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan berhenti pada angka penyaluran semata.
Ia menyampaikan keyakinan bahwa jumlah dana yang disalurkan pada tahun mendatang akan lebih besar. Harapan tersebut sejalan dengan tujuan memperkuat seluruh potensi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan dukungan yang semakin luas, berbagai daerah diharapkan mampu mengembangkan keunggulan masing-masing, baik melalui kegiatan perdagangan, pertanian, industri, maupun jasa. Prabowo ingin pembangunan ekonomi menjangkau seluruh wilayah, sehingga peluang tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan yang sudah mapan.
