Denpasar | Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa ada empat langkah lanjutan yang perlu dirumuskan untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Ia berharap Kementerian Komunikasi dan Digital bersama asosiasi industri dapat merangkum hasil pembahasan mengenai kualitas, infrastruktur, dan teknologi ke dalam dokumen yang dapat ditindaklanjuti. Pernyataan tersebut disampaikan Nezar dalam Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, pada Kamis.
Harapan untuk menghasilkan dokumen tindak lanjut menempatkan pembahasan lintas pihak sebagai dasar bagi agenda berikutnya. Hasil diskusi, menurut Nezar, perlu disusun secara terarah agar gagasan yang muncul tidak berhenti sebagai pertukaran pandangan. Kementerian dan asosiasi industri diharapkan merumuskan butir-butir yang jelas, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami hal yang perlu dikerjakan serta bagaimana perkembangan pelaksanaannya dapat diperhatikan.
Tiga pokok yang disebut, yakni kualitas, infrastruktur, dan teknologi, menggambarkan cakupan isu yang perlu dirangkum. Ketiganya berkaitan dengan upaya membangun ekosistem digital yang mampu memenuhi kebutuhan Indonesia dan mendukung kepentingan nasional. Namun, Nezar tidak merinci isi setiap langkah dalam pernyataan tersebut. Karena itu, empat agenda lanjutan masih perlu dijabarkan melalui proses bersama, dengan mempertimbangkan hasil pembahasan dan peran pihak-pihak terkait.
Dokumen yang dapat ditindaklanjuti juga dapat membantu menjaga kesinambungan pembahasan dan pelaksanaan. Rumusan bersama berpotensi menjadi acuan untuk menyelaraskan perhatian pemerintah dan industri, sekaligus memperjelas prioritas yang disepakati. Dalam konteks kedaulatan digital, keselarasan itu penting agar penguatan kapasitas nasional dibahas secara konkret, bukan hanya sebagai tujuan umum. Harapan Nezar menegaskan perlunya langkah yang terstruktur setelah dialog, termasuk kejelasan tindak lanjut atas isu-isu yang telah dibicarakan.
Dengan demikian, fokus pernyataan Nezar bukan sekadar pada jumlah agenda, melainkan juga pada cara menyusun hasil diskusi menjadi arah kerja. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama asosiasi industri diharapkan mengolah pembahasan mengenai kualitas, infrastruktur, dan teknologi menjadi dokumen yang dapat digunakan untuk menentukan tindak lanjut. Perumusan tersebut menjadi tahap penting agar empat langkah yang dimaksud dapat diterjemahkan menjadi agenda penguatan kedaulatan digital Indonesia.
Dua langkah awal yang dipaparkan Nezar Patria berangkat dari kebutuhan untuk menyiapkan fondasi bagi ekosistem digital Indonesia pada masa mendatang. Langkah pertama adalah merumuskan secara lebih jelas standar kualitas infrastruktur dan teknologi digital yang diperlukan. Rumusan tersebut menjadi penting karena pengembangan ekosistem digital perlu ditopang oleh prasarana dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya oleh pertumbuhan penggunaan layanan. Pembahasan diarahkan untuk mengenali kebutuhan kualitas yang perlu diperhatikan dalam membangun fondasi tersebut. Dengan demikian, pemerintah dan pihak terkait memiliki acuan bersama saat membicarakan dukungan infrastruktur digital bagi perkembangan ekosistem ke depan.
Setelah kebutuhan itu dibahas, hasilnya akan dirangkum dalam dokumen tindak lanjut bersama. Dokumen tersebut menjadi cara untuk mencatat pokok-pokok pembahasan dan menjaga agar langkah berikutnya memiliki rujukan yang disepakati. Penyusunan dokumen ini menghubungkan proses perumusan kebutuhan dengan tindak lanjut para pihak, sehingga pembicaraan tidak berhenti pada pertukaran pandangan. Namun, yang ditekankan pada tahap ini adalah perumusan dan pencatatan hasil bersama; rincian teknis atau sasaran yang belum dipaparkan tidak perlu diasumsikan. Pendekatan ini memberi ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelaraskan pemahaman mengenai kualitas infrastruktur serta teknologi yang diperlukan.
Langkah kedua adalah menyusun inisiatif percontohan yang melibatkan pemerintah dan industri untuk membangun infrastruktur digital. Dalam upaya tersebut, keterlibatan dewan ekonomi, korporasi, dan pelaku industri disebut sebagai bagian dari kerja sama yang perlu dijajaki. Pelibatan beragam pihak dimaksudkan untuk mempertemukan peran pemerintah dengan kapasitas dan pengalaman sektor industri dalam pembahasan pembangunan infrastruktur. Bentuk proyek percontohan, lokasi, jadwal, maupun hasil yang akan dicapai belum dirinci dalam uraian ini, sehingga tidak dapat dipastikan lebih jauh. Fokusnya adalah menyiapkan sebuah inisiatif bersama sebagai langkah awal kolaborasi. Kedua agenda tersebut—merumuskan kebutuhan dan menyiapkan percontohan—menempatkan koordinasi serta kesepahaman lintas pihak sebagai bagian penting dalam upaya memperkuat fondasi digital Indonesia.
Penguatan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari transformasi digital dan upaya memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pembangunan infrastruktur membutuhkan belanja modal yang besar, tetapi keberadaan jaringan dan fasilitas saja belum cukup untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara optimal. Infrastruktur perlu didukung oleh talenta yang mampu mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan teknologi sesuai kebutuhan. Karena itu, pengembangan kemampuan manusia perlu berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur, bukan ditempatkan sebagai agenda yang terpisah atau menyusul setelahnya.
Talenta digital diperlukan agar Indonesia memiliki sumber daya yang dapat memanfaatkan kapasitas infrastruktur yang telah tersedia. Kemampuan tersebut mencakup pemahaman terhadap teknologi, kecakapan dalam mengolah dan menggunakan sistem digital, serta kesiapan untuk menyesuaikan diri ketika teknologi berubah. Dengan dukungan keterampilan yang relevan, investasi infrastruktur dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan yang lebih tepat guna. Pengembangan talenta juga membantu memastikan bahwa pengelolaan ekosistem digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat dan konektivitas, tetapi turut ditopang oleh orang-orang yang mampu mengembangkannya.
Selain pengembangan talenta, inovasi diperlukan agar ekosistem digital tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perubahan teknologi dapat memunculkan kebutuhan dan peluang baru, sehingga pendekatan yang digunakan dalam pemanfaatan infrastruktur perlu terus disesuaikan. Inovasi memungkinkan teknologi yang tersedia diterapkan dengan cara yang relevan, sekaligus mendorong pemanfaatan infrastruktur secara lebih optimal. Talenta dan inovasi dengan demikian saling berkaitan: sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dapat merancang dan menjalankan pembaruan, sementara ruang untuk berinovasi mendorong kemampuan tersebut terus berkembang. Kedua hal ini melengkapi pembangunan infrastruktur dan mendukung transformasi digital yang lebih tangguh.
Agenda terakhir yang disampaikan Nezar Patria menekankan perlunya meninjau kebijakan dan investasi secara berkala, agar regulasi tetap selaras dengan perkembangan teknologi. Perubahan teknologi dapat berlangsung lebih cepat daripada proses penyusunan aturan. Karena itu, kebijakan yang sebelumnya memadai perlu dievaluasi ketika muncul cara baru untuk menyediakan layanan digital atau ketika kemampuan teknologi berkembang. Penyesuaian ini bukan sekadar memperbarui ketentuan, melainkan memastikan aturan mampu mendukung inovasi sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Bisnis berbasis satelit orbit bumi rendah, atau low earth orbit (LEO), menjadi salah satu contoh yang relevan. Teknologi tersebut berpotensi membantu mengatasi keterbatasan jaringan telekomunikasi di sejumlah daerah, khususnya lokasi yang sulit dijangkau infrastruktur terestrial. Menurut Nezar, kemampuan teknologi LEO terus meningkat, sehingga pengaturan yang berlaku perlu mengikuti perubahan tersebut. Pada saat yang sama, sejumlah aspek dalam ekosistem teknologi belum tercakup dalam regulasi yang ada. Evaluasi diperlukan untuk mengenali ruang yang belum diatur, memahami dampaknya, dan menyusun pendekatan yang seimbang terhadap perkembangan model bisnis baru.
Peninjauan kebijakan juga berkaitan erat dengan arah investasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melihat apakah kebijakan yang ada mendorong pembangunan infrastruktur, memperluas akses, dan memungkinkan pemanfaatan teknologi secara produktif. Nezar berharap evaluasi dapat memetakan dengan jelas hal-hal yang sudah berjalan, yang belum terlaksana, serta agenda yang perlu dipercepat. Pemetaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan prioritas, mengarahkan investasi, dan memperbaiki koordinasi antarbagian ekosistem digital. Dengan begitu, perubahan regulasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi berangkat dari kebutuhan nyata dan tujuan pembangunan yang terukur.
Gagasan itu sejalan dengan tujuan Bali Tech Week 2026, yang dimaksudkan untuk menyatukan ekosistem digital, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga pemanfaatan teknologi.
